Filipina, Thailand, dan Korea Selatan sedang bergerak menuju menciptakan lembah kripto berikutnya (The Next Crypto Valley), setelah mengakui keberhasilan Malta dan Zug, Swiss dalam menciptakan lingkungan ramah kripto dan blockchain.

Sebagian besar negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam dan Thailand, telah menindak perdagangan kripto dan perkembangan terkait blockchain selama setahun terakhir. Beberapa bulan yang lalu, Thailand mengungkapkan niatnya untuk membebankan pajak kepada investor dan platform perdagangan kripto.

Namun, Thailand baru-baru ini berjanji untuk menciptakan lingkungan dengan kerangka regulasi yang ramah untuk startup kripto. Kebijakan itu dibuat mungkin karena kemarahan investor lokal dan meningkatnya upaya Filipina, Korea Selatan, dan Jepang untuk mendukung bisnis yang terkait dengan kripto.

Bulan lalu, CCN melaporkan bahwa CEZA (Cagayan Economy Zone Authority) — zona ekonomi yang dioperasikan pemerintah di ujung utara Filipina — telah memutuskan menerbitkan 25 lisensi bursa kripto untuk memungkinkan startup kripto beroperasi dengan pembebasan pajak dan beberapa keuntungan lainnya.

Lito Villanueva, Ketua FintechAlliance Filipina, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Nikkei bahwa negara itu telah mencoba menciptakan “lembah kripto di Asia” berikutnya melalui pembentukan blockchain hub senilai US$ 100 juta (sekitar Rp 1,45 triliun).

“Startup ini mendatangkan investasi besar dalam portofolionya. Tentu setiap negara ingin mengambil bagian dari aksi tersebut. Mengambil pemain blockchain dan fintech dengan peraturan yang memudahkan dan insentif investasi potensial pasti akan membuat permainan lebih menarik,” kata Villanueva.

Sudah beberapa startup di Filipina, termasuk Coins yang mendapatkan pendanaan Seri A senilai US$ 10 juta dari Naspers dan Quona Capital, telah menjadi platform paling populer di Filipina, di luar crypto dan keuangan. Pada puncaknya, Coins.ph menjadi 10 besar aplikasi seluler di pasar Filipina.

Korea Selatan juga telah melakukan upaya signifikan untuk melegitimasi sektor cryptocurrency dan blockchain dengan menyusun undang-undang cryptocurrency dan blockchain pertama negara tersebut. Dalam 12 bulan ke depan, pemerintah Korea Selatan setuju untuk menginvestasikan US$ 4,4 miliar (sekitar Rp 60 triliun) pada perusahaan teknologi baru yang menetapkan fokusnya pada big data dan blockchain.

Uniknya, pemerintah daerah di Korea Selatan seperti Seoul, Busan, Pulau Jeju, dan Sejong telah lebih dahulu menyatakan diri untuk menjadi “ibu kota blockchain” Asia dengan menyambut perusahaan cryptocurrency dan blockchain dengan berbagai manfaat.

Won Hee-ryong, gubernur Pulau Jeju — yang baru-baru ini mengundang Roger Ver untuk mendemonstrasikan kasus penggunaan cryptocurrency — mengatakan bahwa blockchain adalah kesempatan berharga bagi Korea Selatan untuk memimpin pengembangan internet global, area yang Korea Selatan telah tertinggal di belakang Cina dan Jepang dalam dekade terakhir.

“Blockchain adalah peluang bagi Korea untuk memimpin dalam pengembangan platform internet global,” kata Won Hee-ryong.

Sumber: ccn.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here