Dilansir dari Coinmama, Indonesia adalah negara terpadat ke-4 di dunia dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebelumnya, Indonesia merupakan produsen pertanian, yang kemudian mengalami industrialisasi sejak tahun 60-an. Meskipun sempat menderita karena krisis keuangan Asia, Indonesia pulih untuk menjadi salah satu negara berkembang yang tumbuh paling cepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB tahunan mencapai 6%. Meskipun Indonesia memiliki sejarah ketergantungan pada perusahaan milik negara dan belanja sektor publik, namun dalam beberapa tahun terakhir sektor swasta telah lepas landas.

Untuk pembangunan lebih lanjut, Indonesia bisa mengadopsi secara lebih besar proyek-proyek cryptocurrency dan fintech. Setidaknya Indonesia sudah menyadari kebutuhan merumuskan kebijakan yang masuk akal mengenai teknologi baru ini. Jika Anda seorang warga negara Indonesia yang ingin terlibat dalam dunia cryptocurrency yang dinamis, artikel ini akan memberikan wawasan kepada Anda tentang kondisi peraturan negara Indonesia terkait kripto.

Dalam beberapa bulan yang lalu, ada keengganan bank sentral BI (Bank Indonesia) untuk menyetujui cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang sah. Pada bulan Januari 2018, BI bahkan memperingatkan terhadap bahaya Bitcoin dan potensi risiko yang ditimbulkannya kepada publik. BI meneliti penggunaan Bitcoin di Bali, tempat Bitcoin sudah menjadi metode pembayaran yang populer bagi wisatawan asing. BI pun menciptakan satuan tugas rahasia untuk mempelajari situasi cryptocurrency pada akhir tahun 2017. Sebagai hasil dari temuannya, BI meminta agar pebisnis di Bali berhenti menerima Bitcoin, tetapi BI kemudian berhenti mengeluarkan larangan.

Pada bulan Februari 2018, Jakarta Post menerbitkan sebuah artikel tentang bagaimana kesadaran kripto menyebar di kalangan pejabat Indonesia. Artikel itu mengutip pendapat mantan Menteri Keuangan Indonesia, Chatib Basri, yang sependapat bahwa mengabaikan kripto adalah kebijakan yang tidak efektif, karena kripto tidak dapat dibatasi secara efektif. Basri lebih lanjut menyatakan bahwa dengan memahami dan merangkul aspek teknologi distributed ledger, negara bisa lebih baik dalam menilai risiko masa depan dari kripto, dan bahkan mungkin negara mendapatkan keuntungan. Basri menyarankan bahwa BI harus mengeluarkan cryptocurrency sendiri yang terkendali (surveilled cryptocurrency).

Mulai 2018 ini sudah terlihat jelas bahwa perdagangan dan investasi kripto di Indonesia akan segera menjadi lebih populer daripada saham. Bursa aset digital Indonesia Indodax, yang sebelumnya bernama Bitcoin.co.id, menargetkan 1,5 juta anggota pada akhir tahun 2018, dengan lebih dari 1,2 juta menjadi pedagang saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berita baik adopsi kripto di Indonesia dilaporkan pada bulan Juni 2018, ketika Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengumumkan bahwa cryptocurrency akan dianggap sebagai komoditas. Ini akan memungkinkan pasar berjangka didirikan untuk kripto di Indonesia, mirip dengan CBOE dan CME Bitcoin berjangka di AS. Keputusan ini tidak dibuat secara tiba-tiba, tetapi datang setelah penyelidikan terhadap dunia kripto selama empat bulan. Semoga pengumuman BAPPEBTI itu menandakan penerimaan negara terhadap cryptocurrency dan token di Indonesia.

Sumber: coinmama.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here